Program hutan untuk sosial sebagai program rahmatan li alamin yang sangat mulia dan harusnya sudah banyak bisa dibuktikan eksistensinya sebagai obat kehidupan menuju sejahtera.  Sesungguhnya hutan di Indonesia dan bahkan di berbagai negara lainnya, bukan hanya sekedar “kertas putih”. San Awang dalam Wiratno  perhutanan sosial kalau bisa menjadi contoh.  bagaimana dengan sulawesi tenggara ,  Apabila masalah sosial dikelola dengan baik maka semuanya akan ada artinya karena kualitasnya ditentukan tingkat gangguan dan jaminan pengamanan hutan yang diberikan oleh masyarakat.
Perhutanan sosial sebuah program cerdas yang implementasinya memiliki banyak syarat, padahal makna sosial ini lebih kepada sebuah etika dalam kepedulian, banyaknya pemberian bukan masalah tetapi dengan ucapan terima kasih  tentunya. Dalam hal ini, berikanlah kelola hutan secara ijab kabul dari negara untuk rakyatnya secara sah. Namun  saat ini, pengelolaan lebih menjaga hutan dari masyarakat  misalnya Jagalah Hutan ! lebih sering kita lihat di pinggir hutan dan dijalan menuju hutan, juga dengar diradio dan mungkin sering baca  ngutif dimedia baik cetak,  maupun elektronik, bahkan untuk hutan ini , negara yang disumpah dalam proklamasi kemerdekaan, mencetak ribuan generasi petugasnya harus dilatih dan dibiayai serta disiapkan menjaga dengan istilah perlindungan hutan, namun kenapa hutan harus dimanfaatkan dan dikelola, Nah inilah yang harus dijawab oleh kita semua sebagai manusia yang diberikan anugrah oleh illahi!!
Penulis  menyampaikan  hutan itu hidup  jika diamati tentu bergerak-gerak, banyak yang dihidupinya , makanya  sang pencipta  menitipkan hutan kepada umat manusia sebagai mahluk sosial, supaya hutan itu, dipelihara dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan supaya manusia hidup. Pendapat seorang pakar menyebutkan dalam media sosialnya, bahwa disadari masalah sosial-ekonomi masyarakat kini merupakan prasyarat mendasar tercapainya kelestarian pengelolaan hutan, bagaimanapun baiknya penerapan aspek teknis pengelolaan hutan, apabila masalah sosial tidak dikelola dengan baik, maka semuanya tidak akan ada artinya, mengingat seluruh hasil kerja pengaturan kelestarian hutan berdasarkan teori silvikultur sebaik apapun, kualitasnya akan ditentukan oleh besarnya tingkat gangguan dan jaminan pengamanan hutan yang diberikan oleh masyarakat (dalam purwanto, 2008)
Masyarakat harus bisa bersikap dalam memaknai perhutanan sosial ini, bahwa tak akan selamanya hutan ini ada, karena bukan pekerjaan mudah dalam menghutankan kembali, butuh biaya mahal untuk reklamasi lahan dan hutan.  Makna Sosial itu harus lebih dimaknai kepada  urusan rasa , karsa dan tata krama muatan lokal yang harus dibarengi oleh pemberdayaan yang berakhir kepada kebanggaan naluri dan menta dalam makna dalam memiliki hutan.  Karena berbagai pengamat, peneliti dan pemerhati hutan menyatakan. Selama isi hutan itu , baik  Flora dan Fauna yang ada didalam hutan bermanfaat , kenapa tidak dikelola dengan baik karena bisa menyehatkan berujung mensejahteraan masyarakat.
Hutan yang kaya potensi akan sumber daya  dengan menghasilkan  jasa bukan menghilangan identitas hutan yang selama ini diekploitasi /dihilangkan. Memang bukan merubah lahan hutan jadi tidak berfungsi tapi bisa gak hutan itu dipercayakan dan dikelola oleh masyarakat , para pemutus kebijakan , ya sudah seharusnya menjadi Fasilitator dan pemberdaya masyarakat bukan penguasa seperti makna lainnya. Jawabannya bisa karena hutan rusak karena ada kepentingan yang banyak  dalam merubah hutan, terutama aturan yang menjadi kambing hitam. Tapi sebenarnya bukan aturan yang harus disalahkan namun untuk dilaksanakan, niat dan usaha manusia sosial ini yang harus kita bangun dalam mengolah dan menghasilkan dari jasa hutan bukan merubah wujud hutan. Tentunya banyak potensi Hasil bukan kayunya yang harus dijual bukan kayunya yang di tebangi lantas tidak bisa mengembalikan kayak dulu lagi. Kegalauan ini yang harus di hapus dari yang suka memotong pohon, Penting hutan itu wujudnya hutan. Selalu maknai sebagai bakti alam untuk manusia yang butuh hidup.
Sosial kehutanan yang dilakukan lebih mengutamakan berbagai peran para pihak  didaerah dalam melibatkan masyarakat guna pengelolaan hutan itu sendiri. Maju mundurnya kebijakan dalam bentuk HKM , Hutan Rakyat , Hutan Desa  terkait berbagai bentuk perhutanan sosial sudah diajukan oleh masyarakat di Propinsi Sulawesi Tenggara. Sebuah pola inovasi kemitraan yang digagas kalangan komunitas, LSM dan AgFor berupaya memaknai hasil diskusi para pihak , guna menjembatani  persoalan bentuk praktek hasil bukan kayu dan jasa dari sosial hutan untuk mengarahkan pemahaman makna sumbangan lahan hutan, ini yang perlu dikritisi bentuk di kelola yang harus berwawasan lingkungan. Karena memang selama ini  masyarakat sudah membuktikan menanam pohon, Tetapi kedepan ketika masyarakat akan melakukan kemitraan kelola hutan bersama dalam Kesatuan Pengelolaan  Hutan – Sosial (KPH-S) berbasis potensi tapak yang harus sudah siap mental dalam mengamankan hutan.
Menemukan Peran yang tepat bagi Kelompok Belajar Agroforest 
Berbagai desain pembelajaran AgFor telah memicu tetapi tetap  mengacu kepada prinsip pengelolaan sumberdaya  yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelola kebun hutan, kelola lembaga dan kelola usaha sebagai fondasi awal masyarakat yang akan mendapat akses mengelola sumberdaya baik Air, kebun , lahan dan hutan,  sekaligus membuat aturan internal  yang bertanggung-jawab dalam menjamin keberlanjutanya.  Dengan demikian, salah satu peran kelompok tani adalah memfasilitasi terbentuknya kader petani hutan  yang paham berkebun dan memelihara hutan kebun menuju penyehatan, kemudian kelompok tani ini menyiapkan anggotanya memahami kebutuhan sebuah lembaga yang siap untuk mengelola kebun hutan didaerah penyangga dengan basis tanaman unggulan berbasis masyarakat.
Konsep pemberdayaan AgFor tersebut, diterapkan di propinsi sultra berada di 3 wilayah Kabupaten  dan 1 kota, 9 kecamatan dan 50 desa di wilayah Sekitar Kebun Hutan dengan memperhatikan ; (a) Kerentanan ekosistem hutannya, Kebun Hutan sebagai wilayah penyangga kawasan hutan (buffer) yang tumbuh diwilayah tanah masyarakat maupun di lahan negara dengan tanah yang tipis dan kurang subur; (b) Peraturan tentang perhutanan sosial masih terus berubah dan mencari bentuk, sehingga kalau hal ini dilaksanakan, banyak dikawatirkan tidak dicapai; (c) Adanya resistensi dari pihak pemerintah daerah. Tetapi upaya dalam mensejahterakan masyarakat terus ditingkatkan dalam meningkatkan akses dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan. Sehingga kami melakukan kelola usaha dengan melakukan inisiasi pengembangan pemasaran  disekitar desa dampingan, kemudian masyarakat  dampingan bisa melindungi kepada alam yang sudah memberi manfaat bagi mereka.
Beberapa langkah kelompok belajar (AgFor) Agroforest dan Forest  yang berdampak positif dalam program pendampingan antara lain; (a) Identifikasi tanaman unggulan lokal dan Pembelajaran pengelolaan pembibitan ; (b)  Memasyarakatkan pembelajaran dengan teknik perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif (c) Melakukan pendekatan kepada masyarakat , peneliti dan pemerintah daerah terkait tindakan herbal dikebun hutan dalam memelihara tanaman : kakao, kopi, durian, merica, jabon , Karet dan cengkeh e) Menemukenali tanaman alternatif selain tanaman unggulan yang sudah berhasil nyata di kebun karet – merica Pak wahyudin, Pak Sufar di desa Awua jaya,Kec. Asinua, Kab.Konawe  dan Kolaka d) Penelitiaan dengan menemukan model Managemen kebun kategori Sistem Cacao Agroforest System (CAS) di tiga kecamatan Asinua , Beselutu dan Wonuahoa , kabupaten Konawe e) Mendorong model pembelajaran petani ke petani dalam memperbaiki kebun hutan agar berkelanjutan  dengan membuat kebun belajar. f) Menciptakan kebun orgnik dengan pembelajaran kompos sudah berdiri sekitar 500 rumah kompos  secara swadaya di sekitar warga masyarakat. g) Temu rancang perbaikan kebun, sebuah rembug di kebun adopsi sekolah lapang yang dilakukan oleh AgFor dan BP4K tentang berbagai pemeliharan dan teknologi tanaman kebun campur.
Menemukan Model – Model Komponen Agforestri Tradisional (Pombahora) :
Pemahaman Agroforestri atau kebun campur yang ditemukan di tingkat masyarakat memang sangat beragam  tergantung komponen tanaman yang membentuknya, ditanam  di kebun masing masing petani. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara kepada petani tradisional, Komposisi  tanaman yang menyusun pombahora tidak persis sama, keanekaragaman tanaman yang menyusun menjadi bentuk sebuah kebun campur dipengaruhi oleh hasil sejarah dan harapan ekonomi masyarakat. Pombahora dimaknai sebagai kegiatan Budidaya masyarakat tolaki yang memanfatkan lahan lahan sempit di belakang kampung  yang berjarak antara 1- 4 km di sekitar kawasan hutan.  Pola tanam yang dilakukan tidak teratur dan sederhana antara tanaman satu dengan tanaman berdekatan atau berhimpitan, akhirnya membentuk pola tutupan lahan juga didasarnya masih bertumbuhan  berbagai rerumputan yang menyerupai hutan sekunder.  Observasi kebun –hutan (pembahora):  Desain kebun  mengacu kepada managemen kebun berkelanjutan dimana mengutamakan pola tanam yang tadinya tradisional bertransformasi ke kebun campur modern  yang ditandai dengan tanaman starata bawah, strata menengah dan strata atas. Berdasarkan Hasil monitoring, Kunjungan lapang, Survey dan wawancara  kepada petani kombinasi  pola campur tanaman dalam satu petak lahannya  bisa ditemukan lebih dari 4 -5 Jenis Tanaman  dikebun-hutan lokasi Agfor di Kabupaten Konawe, Kolaka timur, Kendari dan Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara,  Adapun klasifikasi dalam  mengkombinasikan model tanaman agroforstry pombahora yang cukup beragam dibeberapa desa dampingan  hasil kiprah AgFor :  1) Kelapa, Langsat, dan Kopi, 2) Jati putih dan Kakao, 3) Cengkeh, Kapuk, dan Jambu Mete.  4) Jambu Mete, Kapuk dan lada 5) Padi lahan kering, jagung, talas, pisang, jambu mete, dan kopi, 5) Padi gogo, ketela pohon, kedelai, jagung, kacang tanah, kelapa, kopi, cokelat, jambu mete dan kapuk randu, 6) coklat, kopi, gamal, nilam, lada  misal di Kebun Pak lokasi susi Desa Wonuahoa  7) Kakao – Karet , Desa lawonua , dikebun pak msutakim  8) Jeruk – karet, dikebun pak maskuri , Desa Aunupe, Kecamatan Wolasi , Kab Konawe Selatan
Secara bertahap  pengelolaan  kebun tersebut hasil observasi ditemukan dengan sistem agroforest pembahora: tahap 1 : selama tahun pertama masyarakat asli tolaki membuka lahan lalu ditanami dengan padi gogo, kedelai dan jagung , tahap 2 : menanam 1-3 tanaman sagu, kelapa, mangga lalu ditinggalkan dan dibiarkan menjadi hutan kembali dan setelah lewat tiga musim mereka kembali berladang. Upaya mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan akses masyarakat dalam  hutan, dialihkan dengan pengembangan bisnis pedesaan diluar kawasan hutan,  membuka peluang tata kelola Pedagang kreatif lapangan (PKL) hasil kebun hutan sebagai wujud masyarakat penerima manfaat bisnis pedesaan berkewajiban melindungi hutan.
Adapun jenis pohon tanaman yang sering dipetahankan selain sengon dan dijumpai pada strata kebun pombahora : 1) Pohon Jabon : Tanaman ini dengan nama latinya Antocephalus machropyllus atau Samama biasanya tubuh secara alami dikebun petani  setelah musim penghujan tiba. Ketinggian dan lurus batangnya bisa mencapai 16 meter, merupakan jenis pohon kanopi dalam sistem pombahora. Pohon Jabon umumnya terdapat di hutan rawa atau peralihan bukit dengan dataran dans ekitar pinggir sungai. Didalam pombahora jabon tumbuh berdampingan dengan tanaman semusim lainnya setelah adanya pembakaran. Pohon jabon, pertumbuhanya sangat cepat petani  biasanya digunakan sebagai bahan bangunan dalam satu pohon bisa menghasilkan 1,5 kubik ketika berumur 10 tahun.  2) Pohon Damar : Berasal dari hutan setempat. Berukuran sedang dan tumbuh sampai  setinggi 30-40 meter. Pohon damar memberi naungan bagi tanaman kakao, kopi dan merica.  Anakan jenis damar memerlukan naungan dan memperlihatkan pertumbuhan  yang lambat  selama tahun pertama. Setelah bebas dari kompotisi dengan semak belukar ,pertumbuhanya menjadi cepat . Dulu getah damar yang ditemukan dipake untuk lampu dan bahan bakar. Kayu nya biasa dipakai untuk perkakas.
Membangun  Kemitraan dalam meningkatkan peran lembaga pengelola 
Saat ini, perhatiaan Tata kelola hutan lebih diutamakan dalam meningkatkan peran pengelola kawasan, apa yang akan dilakukan dalam ribuan hektare kawasan hutan yang sekarang pengelolaan dilakukan oleh sebuah Kesatuan Pengelolaan Hutan tentu kebanggaan bersama bagi semua kalangan, namun dibalik semua itu kesiapan lembaga pengelola perlu dilakukan uji kelayakan kembali dalam menata dan menetapkan kawasan kelola. Kenapa hal ini dipertanyakan karena hutan sudah ditetapkan dalam pembagian fungsi lindung, produksi dan konservasi. Sehingga dalam pengelolaan dan pendekatan akan mengacu kepada fugsi tersebut. Pemegang KPH siapapun ia ketika menjabat pimpinan KPH , 100 kerjanya perlu memfasilitasi Masterplan atau RPJP desain penataan blok dengan habis dibagi oleh keadaan administratif desa. Tantangan yang terjadi keluarnya UU Nomor 23  Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, semakin  panjang kisah kasih kehutanan dengan masyarakat , dikala pengelola hutan harus menjadi fasilitator sosial hutan  yang sekarang hanya sebatas pemonitor saja , juga dibalik  menguatkan undang undang desa dalam kewenangan wilayahnya. Hal ini menjadi dinamika dalam proses pembejaran program sehingga kami harus menempatkan pemberdaya dalam membuka ruang dan akses guna mensejahterakan masyarakat , sehingga  memperoleh hasil berupa : 1) Terpetakan sarang lebah madu  dari hasil Identifikasi , Pemetaan dan Pemberdayaan koperasi madu Kemitraan hasil bukan kayu di Desa Tawanga, Kab Kolaka Timur 2) Kemitraan Bank Indonesia – BP4K- AgFor dalam memfasilitasi rumah kompos di Desa AunuPe  3) pelatihan monitoring keanekaragaman hayati , UPTD Tahura dan KTPH Nipa-Nipa  4) Pelatihan Resolusi konflik 5) Fasilitasi RPJP UPTD BP.TAHURA Nipa-Nipa 6) Mendorong master plan desa organik di masyarakat Desa Aunupe, Kecamatan Wolasi  Kabupaten Konawe Selatan  7) Membuat Pergub kolaborasi  antara UPTD BP TAHURA  dengan masyarakat  8) Konsultasi publik dan Sosialisasi Pergub TAHURA NIPA NIPA MOU  9) Melakukan MOU antara KTPH dengan UPTD BP TAHURA NIPA NIPA.
Memunculkan dan mendorong peran peneliti , Petani dan Penyuluh 
Perwujudan menghubungkan pengetahuan dengan tindakan dalam praktek cerdas ini guna mengembangkan teknologi terapan dari hasil peneliti ke petani penyuluh, belajar petani ke petani, merupakan bagian penting dalam menciptakan perubahan prilaku bagi petani dalam mengelola lahan kebunya sekitar kawasan hutan. Pelibatan lembaga penelitiaan dalam program AgFor praktek langsung dikebun dengan mengedapankan pengalaman dan praktek bertani campur tanaman unggul yang disukai masyarakat dikembangkan secara berkelanjutan dengan melakukan berbagai kegiatan berupa : 1) Sekolah lapang  dengan metode belajar dari peneliti : Merica, Cengkeh, Kakao, Jeruk, Durian dan kakao ke Petani  2) Studi banding kelompok binaan dari petani ahli  ke petani dilokasi binaan 3) Kiprah petani penyuluh dalam melanjutkan pembelajaran  AgFor  4) Menghasilkan berbagai modul dan pembelajaran tanaman unggulan yang di minati oleh Masyarakat 5) Terdorongnya pemerintah Kabupaten mengagendakan SK Bupati petani penyuluh AgFor.6) Revitalisasi perpustakaan Bp4K sebagai Pusat Informasi AgFor.
Menemukan peran dan membangun Kolaborasi Taman Hutan Raya 
Kolaborasi  pengelolaan Hutan  yang berwawasan lingkungan  juga menjamin akan pengelolaan hutan yang lestari. Penguatan kelompok pelestari hutan – KTPH dalam penerapan kelola kebun kawasan  yang berorientasi kepada agrowisata  dan Jasa Air Tahura .  Pihak yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan kawasan hutan tahura adalah  UPTD Dinas Kehutanan, BP Tahura Nipa Nipa propinsi Sultra dengan KTPH subur makmur, AgFor LSM  dan wartawan.  Kolaborasi menekankan pada kegiatan pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya peluasan lahan dan penebangan kayu secara liar. Kemitraan  dikawasan hutan konservasi  ini melakukan kelola lahan  di blok pemanfaatan /khusu secara berkelanjutan dengan memperkaya jenis tanaman selain cengkeh, dengan bantuan jaringan UPTD Tahura Nipa-Nipa di tingkat desa. Sedangkan pemberdayaan lain dengan merekrut  para ketua RT dalam menginformasikan lokasi kejadian pembukaan lahan untuk disampaikan  melalui hotline Tahura Nipa Nipa. Rutinitas yang tidak kalah penting  dilakukan pendekatan informal dengan melakukan diskusi warung kopi bersama mitra kerja AgFor. Adapun manfaat terpenting dari kolaborasi adalah bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa hukum itu ada dan sudah ditegakan, hal ini telah membuat masyarakat ada pemberdayaan  sosial ala AgFor. (hegar ,2016)