Studi kasus  pengaturan Pasar kreatif lapangan di Kota Garut 

Pemberdayaan  di tempat usaha bagi PKL adalah solusi bagi masalah yang harus terus di tingkatkan sesuai kebutuhan PKL, Sesuai pernyataan bupati bahwa keberadaan lokasi tersebut sudah ada di wilayah sekitar jl Guntur namun masih jauh dari apa yang diharapkan oleh pedagang kreatif , apapun alasanya lokasi lahan ini oleh pemerintah  diswakelolakan untuk kelembagaan PKL yang ingin menjawab pemberdayaan dan kemakmuran umat serta kemaslahatan sebuah daerah Garut yang berkembang dan memang ditopang oleh ekonomi kerakyatan, khususnya pola pembangunan daerah dengan mengelola sebuah sistem pajak. Sehingga adanya pemberdayaan ketika PKL pintar kayak kota solo dan mojokerto yang sudah juara  inovasi pemberdayaan dengan konsep harus menetap dan sejahtera, serta mereka akan mampu menghasilkan pemasukan PAD, Bisa Membayar sekolah anaknya sampai ke perguruan tinggi, Memperbaiki usahanya  atau sederhananya membayar sewa, asuransi, Naik haji atau kontrak kredit  lahan usaha dengan tidak memacetkan jalan.

Terlepas dari kepedulian dan kepentingan semua pihak yang ada,muara akhirnya dari akibat kebijakan ekonomi liberal (bebas) yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro dan mengabaikan ekonomi mikro. Daya dukung dan daya serap lapangan kerja juga rendah sehingga menimbulkan masyarakat  Kota Garut menjadi pecinta dan penggiat PKL di jalan  bahkan mencapai ribuan orang  (data koperasi tawakal) mengadu nasib  yang sekarang harus  ada solusi  dari pemerintahan dengan  cara rasa dan karsa manusia secara lahir yang harus berproduktif.

Berbeda bagi para pemilik tanah, toko, sekolah dan kantor yang bisa menguasai setiap jengkal  tanahnya  untuk kepentingan usaha besarnya. Secara tidak di duga  konsep berdagang menjemput pembeli ini sudah ada sejak jaman dulu dan sampai sekarang dipraktekan oleh para PKL. Akhirnya dengan adanya supermarket, Swalayan,dll berdampak juga kepada minat pedagang di trotoar tetapi pihak manajemenya tidak menyiapkan kemitraan lokasi buat PKL , karena hanya menarik tingkat konsumtif orang masuk ke TOKO yang secara tidak langsung dimanfaatkan oleh PKL. Inilah  gaya manajemen tradisional usaha PKL yang berjualan yang sangat tergantung dijalur ramai yang dikunjungi orang. Akhirnya menyebabkan hadiah berbagai kendala dan masalah social masyarakat perkotaan berupa kemacetan.

Pedagang kreatif  pinggir jalan ini, oleh semua pihak dulunya di Garut dianggap  biasa  dan tidak terpikirkan ruang formalnya, lama kelamaan bertambah banyak sehingga harus ada konsep bagaimana rakyat ini bisa mengakses tata  ruang publik di tengah kota  secara formal yang memang diaturan database (BPS) atau KTP- pun, mungkin pekerjaan PKL tidak dianggap sebagai formal (tidak tersertifikasi) statusnya, sehingga dalam konteks PKL ini dianggap sebelah mata sebagai pekerjaan atau pengganggu yang merebut kepemilikan di lokasi jalan umum atau lokasi terabaikan, akhirnya membuat masalah, serta dalam aturan IMB pun  seharusnya  bagi para Pengusaha bermodal selain lapangan parkir harus disiapkan tempat PKL,  juga tersebut karena penguasa tanah setiap pemilik bangunan skala formal : Industri, kantor dan toko menyiapkan  ruang, berbagi ruang  bisa mengikuti kebijakan sekarang sudah ada (aturan CSR) hak rakyat kecil dalam mengakses respon sosialnya misalnya untuk lapak tempat kecil  : Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).

Kelembagaan Koperasi  seperti Tawakal mengawal PKL PINTAR dan berupaya menjadi jembatan / fasilitator PKL untuk mendorong semua pihak khususnya pemerintah dalam melakukan akses pemberdayaan terhadap PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha PKL PINTAR; fasilitasi akses permodalan;  fasilitasi bantuan sarana dagang; penguatan kelembagaan; fasilitasi peningkatan produksi; pengolahan Hasil, pengembangan jaringan dan promosi; dan pembinaan serta bimbingan teknis.

Warga PKL yang tergabung dalam anggota Koperasi mencoba mendorong berbagai pihak , Bupati dan jajaranya harus memiliki sebagai peran pemimpin yang harus bisa memberikan alokasi akses  lebih banyak  fasilitasi aturan perda kemitraan dengan cara membuka ruang publik kerjasama memakai sistem kemitraan pemberdayaan dengan dunia usaha yang memiliki ruang public  atau bersifat kategori special/khusus.

Harapanya kedepan adanya langkah nyata dukungan tidak hanya seminar, pelatihan , lokakarya dan diskusi saja sebagai solusi PKL dalam penawaran Konsepnya  Koperasi PKL harus diakui sama dengan atau bagian sebuah kelembagaan Unit Pelaksana Teknis layanan umum daerah (BLUD) sama halnya kelola managemen sebagai bentuk kelola unit produk jasa layanan  dibuatkan tempat  misalnya di rumah sakit, puskesmas, Sekolah, Swalayan dll, melalui konsep kemitraan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk berbagai program penataan kembali peremajaan tempat usaha PKL; Peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, Pelatihan dan bantuan permodalan; Promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan berperan aktif dalam penataan PKL (Pedagang Kreatif lapangan) di kawasan pasar baru Kab Garut dan perkotaan sekitanya agar menetap sehingga tercapainya visi dan misi kota garut sebagai kota INTAN.

  1. Tujuan : Penataan  tempat dan ruang publik guna meningkatkan peran dan akses pembeli di tempat usaha khas Pemberdayaan PKL PINTAR guna memperbaiki sistem PKL di Kabupaten Garut.
  1. Kendala dan Permasalahan : Secara proses perjalanan waktu dari hari kehari bulan ke bulan, peminat lapak sudah ada namun Persoalan muncul karena pembeli yang jarang masuk ke lokasi kelola usaha PKL , sehingga minimnya transaksi menyebabkan barang kurang laku dijual, pada akhirnya memerlukan turun tangan berbagai pihak terutama pemda daerah dalam menghubungkan kepentingan ini dengan lintas sektoral dan membedah secara kolaborasi dalam menangani PKL di kota garut , karena tempat yang di lokasi kan jauh dari kebutuhan PKL itu sendiri sebagai  identitas pinggir jalan  dan pengguna jalan tidak ada yang datang, akhirnya  satu demi satu meninggalkan lokasi. Secara analisa masalah ada beberapa  mempengaruhi keberlangsungan usaha PKL yang secara signifikan menurunkan animo warga yaitu  Pertama , lokasi tidak berada lalu lintas pembeli bukan tempat tujuan jalan jalan  yang rata rata masyarakat kota garut, PKL Sudah  paham adanya trend orang datang ke “super market”, kerkop, alun laun, Toko ( kunaon teu siga Solo nya? Ada inovasi), tempat teu jauh tapi fasilitasi dilakukan dengan melihat tujuan banyak orang yang memanfaatkan tempat pakir dan belanja  kuliner atau pakaian sekitar lahan pemerintahan, sekolah, Toko dan supermarket ; Jogja, Ramayana dll. Kedua, Peran Kebijakan masih lemah hanya pada tahapan focus Polisi  PKL, Relokasi dan K3 bukan pada perda Kolaborasi Pemberdayaan PKL itu sendiri, Ketiga, Pola membangun image dan kesan dari desain tata letak lokasi PKL itu sendiri perlu di uji desain ulang karena kesan dirumahkan dan dipaksakan tidak partisipatif  bukan hasil rembug PKL , dengan inovasi gerbang parkiran tertutup jadi tidak terkesan banyak pembeli dan pasar rakyat , tetapi masih mirip formalitas orang jalan di kantorkan.(kedah ningal nu tos aya di kota solo, kota juara inovasi sanesna??)

 

Salah satu contoh di kota mojokerto : Peringkat II Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP)

Kategori Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

  1. Solusi  dan Langkah Fasilitator:  Solusi  dan langkah fasilitasi ini, harus di upayakan oleh para pihak bersama pengurus koperasi dalam proses RAPAT ANGGOTA TAHUNAN  koperasi PKL  sehingga saling berbagi  pemerintah dan PKL intropeksi dengan berbagai solusi, jadi tidak menempatkan pemerintah dan koperasi sebagai narasumber saja tetapi semua anggota yang notabene PKL harus menjadi narasumbernya, sehingga kendala dan permasalahan bisa teratasi dan demokrasi.  Akhirnya Warga PKL Pintar yang bisa menemukan dan mengenali solusi solusi yang harus segera diatasi oleh berbagai pihak konsep dalam memajukan sebuah tempat  dari kesepian pembeli bagi warga PKL yang akan ditempatkan yakni di Gedung Intan Medina 1 dan 2, yang berlokasi di Jalan Guntur harus kedepannya direvitalisasi dengan rencana usulan konsep sebagai berikut:

Konsep  PKL di garut berbeda dengan konsep Pemkot Solo yang mempersilakan pedagang kaki lima (PKL)  gerobak kuning menggelar dagangan di lokasi lain di luar selatan Stadion Sriwedari. Dengan syarat, lokasi berjualan berada di kawasan khusus PKL yang ditetapkan Pemkot, seperti selter atau pasar tradisional.

  1. Manajemen Lokasi  PKL Pintar :
  • Konsep 1 : Melanjutkan di Gedung dengan bentuk gerbang masuk dibongkar jadi jalan dan Nama yang inovasi (Khas) : Sebuah tempat tentu harus mendukung untuk transaksi menjadi sebuah pasar rakyat yang sudah seharusnya punya nama (istilah) yang bisa dijual biar banyak pengunjung dan orang cepat ingat juga memacu semangat dan dorongan motivasi orang berjualan bukan menarik PKL di relokasi tapi fasilitasi, libatkan warga PKL untuk lomba membuat nama misalnya, kampung kreatif : peranjin elektronik, Kerajinan,  RB : rombengan, PUJASERA: ceplak, ngopi, dll. Dilokasi lama dibuat dengan Meramaikan Tempat Usaha : Program pemerintah melalui koperasi menjadi inisiator membuka usaha tongkrongan yang bisa mendatangkan masa Misalnya : membuka warung kopi mainan dan atau hiasan garut, Koperasi bisa berkiprah membuat kegiatan untuk social misalnya : Sunatan masal, Pengajian, Sponsor spanduk,  Musik dan pameran bulanan
  • Konsep II : Menyulap ruang publik menjadikan Pasar Special: Hasil data Survei dan Memilih-Memilah dipinggiran jalan  dari segmen pasar PKL yang ada memang menjangkau  kebutuhan keperluan orang secara khusus. Fasilitasi PKL Pintar difasilitasi dengan tenda, Roda khas budaya garut,  dibedakan atas segmentasi misalnya kebutuhan Makan, petani, pns, guru, pelajar, mahasiswa atau sebuah informasi. Sangat pas karena  Karekter orang garut yang suka berbelanja akan datang ke lokasi untuk jalan jalan, membeli oleh – oleh, cari pakaian  murah (Rombengan), kebutuhan dapur, dan kerajinan
  1. Sosialiasasi Alternatif Promo Tempat:
  • Penyadaran  Koperasi  bersama media masa, dialog di radio, Diskop dan UKM /Badan Unit Layanan Daerah konsep PKL Pintar:  Melakukan gerakan nyata disekitar tempat usaha kalau ada lokasi  sekitar Toko , Lahan Pemerintah yang sudah difasilitasi yang masih tetapi ramai dengan  membuat banner, brosur, atau spanduk.
  •      Menciptakan Kekompakan PKL: Setiap PKl selain memiliki tabungan di koperasi juga mendapatkan asuransi ganti rugi jika berdagang di lokasi tidak laku, asuransi masa depan , kelola tabungan Naik haji, Bayar listrik bersama dikelola koperasi, Mendapatkan hadiah dari mitra koperasi PKL. Memiliki kartu pintar, kartu ASKES, Kartu anggota yang bisa menjadi jaminan pinjaman modal ke pihak bank misalnya, dll
  • Kenali Segmentasi Pembeli. Kenali siapa orang yang akan tawari lapak PKL. Koperasi melakukan  kelola usaha dengan lebih efektif jika mengenal siapa PKL nya. Temukan masalah dan jadikan Lapak PKL menjadi solusi dari masalah tersebut.
  •  Mencetak PKL PINTAR Sebagai Pemasar. Hal ini dilakukan untuk Antisipasi Penolakan karena lokasi berbeda sedikit, berarti harus ada inovasi tata letak ruang publik, hal ini PKL bisa diajak dan ditawarkan. Pelajari sebab-sebab PKL menolak, dan siapkan dukungan lokasi dengan prospek hampir sama tetapi lokasi bergeser.
  1. SUMBER  DAYA MANUSIA
  • PKL bisa Membuka Informasi Dan Akses : Bagi lokasi yang bersifat asing bagi pembeli PKL PINTAR difasilitasi Penawaran sarana khusus, pasar online internet. Apalagi bila PKL didukung website resmi akan terlihat sudah mapan dan perlanggan merasa terjamin.
  • PKL Pintar Sahabat Pemda dan Koperasi, Memposisikan sebagai mitra usaha. Dengan begitu menjadi lebih manusiawi , dewasa dan akrab dengan PKL. Bisa memberikan bantuan akses lokasi ,sarana, informasi dll kepada PKL PINTAR prospek jaminan adanya pembeli.
  • Panduan Buka Lapak, panduan ini dibuat bersama antara koperasi, pemda,PKL dalam menerapkan sebuah aturan bersama yag terdiri dari :jual barang, kelola transaksi , pengemasan,kemudahan layanan , terima uang dan feed back masa depan.
  • Mendorong Keterlibatan Langsung Dinas pendidikan, Informasi, perhubungan,  Diskop UKM dan BLUD,  Menyikapi Adanya  eksistensi Perda pemda kab garut dalam  menjalankan peraturan daerah tentang K3 yang seharusnya dibuat Perda khusus kearah Kolaborasi Pemberdayaan yang mengatur mekanisme, MOU, Kemitraan PKL, yang bisa mengacu kepada  kepres  dan nawacita presiden jokowi juga Permendagri . dimana dalam sebuah tulisan (website) disebutkan Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, konsep pedagang kreatif lapangan sudah ada sejak ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan.Model dari konsep Pedagang Kreatif Lapangan tercantum dalam MoU lintas sektoral antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Mari Elka Pangestu berinisiatif mengganti istilah Pedagang Kaki Lima dengan Pedagang Kreatif Lapangan untuk meningkatkan martabat Pedagang Kaki Lima (Kompas.com, 6 Desember 2011). Bahkan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menginstruksikan penggantian istilah Pedagang Kaki Lima dengan Pedagang Kreatif Lapangan  kepada pimpinan dinas terkait maupun kabupaten/kota. Namun demikian, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang  Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penggunaan istilah Pedagang Kreatif Lapangan belum dapat digunakan secara formal.
  1. Kesimpulan :

Sebuah kelembagaan berupa Koperasi PKL memang sangat dibutuhkan dalam memayungi PKL PINTAR sebagai jembatan para pihak dengan rakyat PKL , tetapi gaya pemerintahan yang tidak berdaulat terhadap masyarakat karena ada pengamanan dan penertiban PKL oleh Pol PP harus revoluasi mental dengan merubah paradigma kepada sebuah Fasilitator pemberdayaan  PKL Pintar, karena PKL bagian dari solusi Tuhan  dan alam untuk Negara supaya berdaulat kepada rakyat, Pemerintah bisa berupaya terus membuat perda dan program yang dijembatani oleh fasilitator koperasi dan DPRD untuk jaminan aturan dan layanan kepada PKL.  Namun saat ini, mekanisme dan MOU kemitraan PKL ini belum diatur kolaborasinya, daya dukung suaranya PKL sudah dimanfaatkan sebagai momentum suara dalam pilkada, yang seharusnya pemimpin  membuatkan akses aturannya bukan diamankan tanpa solusi pembeli.