Terkait dengan perkembangan  banyaknya indikasi  kuat  Kuasa Pertambangan yang masuk kawasan hutan di Sulawesi Tenggara yang menjadi topik utama kerusakan hutan diakibatkan Tambang. Di berbagai media sudah cukup  jelas dikupas titik balik bebagai persoalan  tambang yang terus di kampanyekan. Disisi lain penekanan pemerintah dalam peningkatan PAD dari tambang cukup dibanggakan,  Tetapi tidak pernah ada usaha kontrol langsung dalam menyikapi ikutan dampak kerusakan yang  cukup jelas.

Selain itu perencanaan yang masih parsial, juga belum berpihak kepada pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan, sehingga  jelas berdampak kepada kelestarian hutan  dan ekosistemnya,  terutama lingkungan masyarakat  sekitar.  Di Kabupaten Buton  khususnya  wilayah pelestarian hutan Lambusango sudah tercatat  adanya KP pertambangan  baik  tambang Aspal, Nikel, Mangan dan Minyak. Secara langsung, efeknya bisa dilihat pada perubahan bentang alam di wilayah kota maupun kabupaten di Pulau Buton .

Dengan demikian. Apabila tambang ini menjadi hal yang utama dalam mengumpulkan PAD di Kabupaten Buton, keanekaragaman hayati lainnya akan musnah, Satwa karismatik (Anoa), Wilayah Kars ( Kawasan Unik), Situs sejarah, dan situs ecologi , akan lenyap, juga masyarakat buton akan semakin miskin.  Selain itu Buton  Raya (Kabupaten dan kota) di Pulau Buton tidak akan punya hutan kaombo lagi sebagai resapan air seperti halnya di pulau Madura yang tandus. Namun sebaliknya,  apabila  peningkatan PAD didasari dengan keinginan mensejahterakan masyarakat di basis usaha masyarakat, pelestarian hutan dan lingkunganya, sudah jelas masyarakat mendapat multimanfaat dari pulau buton  baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keragaman hayati flora dan fauna dalam kawasan Batuan kars yang diatasnya ada hutan sangat mustahil bisa di kembalikan kesemula akibat pembukaan tambang.  Dibalik itu semua, kita harus melihat penataan ruang dengan menggali potensi daerah dan memaksimalkan pemanfaatannya berdasarkan kemampuan wilayah. Tapi tak bisa dipungkiri, bahwa sebagian besar rencana tata ruang wilayah (RTRW)  tidak menjamin pengendali pembangunan untuk meredam degradasi ekosistem oleh tambang. Akibatnya jelas: merosotnya keseimbangan alam. Bencana seperti : Lapindo Brantas dengan kasus lumpurnya, Dibuton telah terjadi kurang debit air PLTA Winning , erosi sungai,  dan Sedimentasi  menjadi langganan seperti di hilirnya teluk pasarwajo, yang sebentar lagi akan terjadi di Teluk kapontori.

Kejadian yang sama, bisa saja terjadi di  lokasi – lokasi tambang di Pulau Buton.  Karena itu diperlukan kerja-kerja bersinergi antara pemerintah dan semua pihak (transparansi tata ruang terhadap publik), yang saling menguntungkan wilayah satu dengan lainnya, dan tata ruang yang seimbang dengan alam.