KETENTUAN BARU PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

S I A R A N P E R S
No : S. 176/II/PIK-1/2006

 

KETENTUAN BARU PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
PADA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2006

Departemen Kehutanan menetapkan pedoman baru tentang pinjam pakai kawasan hutan dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Permenhut ini merupakan revisi dari Kepmenhut Nomor : 55/Kpts-II/1994, Kepmenhut No. 41/Kpts-II/1996, Kepmenhut No. 614/Kpts-II/1997, dan Kepmenhut No. 720/Kpts-II/1998, yang juga mengatur pinjam pakai kawasan hutan sebelumnya. Revisi peraturan ini dilakukan dalam rangka merespon dan menjawab beberapa persoalan yang akhir-akhir ini muncul berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan. Sebagaimana disebutkan dalam Permenhut No. 14/Menhut-II/2006, pinjam kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan tersebut. Pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis dan untuk kepentingan umum terbatas. Penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis adalah untuk kepentingan religi, hankam, pertambangan, ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan instalasi air. Sedangkan untuk kepentingan umum terbatas meliputi untuk jalan umum dan rel kereta api, saluran air bersih dan air limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay TV. Persoalan yang muncul berkaitan dengan ketentuan pinjam pakai kawasan hutan yaitu adanya kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan sebagai kompensasi atau pengganti. Dalam beberapa kasus hal ini dirasakan sulit dipenuhi. Apalagi dengan adanya keterdesakan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak sektor lain. Kemandekan ini menimbulkan kerugian negara. Untuk menjawab dan merespon hal-hal tersebut di atas, Permenhut No. 14 Tahun 2006 mengatur bahwa kewajiban menyediakan dan menyerahkan tanah kompensasi tetap diberlakukan, tetapi jika dalam jangka waktu 2 tahun tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka bagi pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) yang bersifat komersial, lahan kompensasi dapat diganti dengan dana yang dijadikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kehutanan sebesar 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksi. Selain itu, penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan telekomunikasi (repeater, tower, dll) juga dikenakan kompensasi berupa dana yang dijadikan PNBP Dephut yang nilainya ditetapkan sesuai dengan nilai tanah di sekitar lokasi pinjam pakai. Di dalam penyediaan dan penyerahan lahan, lahan kompensasi yang akan diterima Departemen Kehutanan harus telah dibebani suatu titel hak atas nama pemohon dan telah dilakukan pelepasan haknya menjadi tanah negara bebas yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan. Untuk keadaan yang bersifat genting dan mendesak, Menteri Kehutanan memberikan dispensasi untuk memulai kegiatan pinjam pakai kawasan hutan di lapangan sebelum dipenuhinya seluruh kewajiban. Keadaan tersebut meliputi penanganan bencana alam, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta proyek strategis yang jika ditunda mengakibatkan kerugian negara. Meskipun dalam ketentuan yang baru terkesan lebih mudah dalam memberikan kompensasi pembebasan areal hutan, tetapi Departemen Kehutanan tetap memperketat pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan. Dalam pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, Dephut akan memperketat pelaksanaan dan pengawasan reklamasi kawasan hutannya, termasuk terhadap 13 ijin tambang yang diijinkan melakukan pertambangan terbuka di hutan lindung sesuai UU No. 19 Tahun 2004. Selain itu Dephut tetap melarang investor melakukan pola pertambangan terbuka di hutan lindung, sehingga hanya boleh melakukan aktivitasnya dalam pola pertambangan tertutup.

Jakarta, 5 April 2006
Kepala Pusat Informasi Kehutanan
u.b.
Kepala Bidang Analisis & Penyajian Informasi
ttd.
Ir. Masyhud, MM.
NIP 080 062 808

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s