Menggalang Kesepakatan Pelestarian Mangrove Berbasis masyarakat

Pada Bulan pertengahan Pebuari  dan Awal pertengahan Maret 2009 yang lalu, Tim penyadaran PNPMLMP (OWT) melakukan perjalanan menuju mawasangka. Ternyata secara lebih dekat Kecamatan mawasangka memiliki sumber daya alam yang kaya dengan hasil buminya, selain itu, kondisi pesisir pantai mawasangka menarik untuk dilihat pemandangan yang terhampar luas. Berdasarkan hasil survey penyadaran OWT dalam   PNPMLMP  pada tahun 2008  terdapat berbagai photo-photo laporan CSO PNPMLMP  sebagai  informasi tentang kecamatan mawasangka terakit mangrove.  Hasil gambaran tersebut, yang melatarbelakangi adanya inisiasi kegiatan pelestarian mangrove di beberapa desa Kecamatan Mawasangka (dampingan Program PNPMLMP).

Dalam catatan profile tersebut, di sebutkan berbagai masalah dan potensi yang luar biasa seperti potensi hutan ,kelapa, ternak, terumbu karang, lahan kering , mata air dan mangrove. Berbagai potensi tersebut memang cukup menarik untuk kita perhatikan satu persatu, namun persoalan pesisir sangatlah prioritas dalam kerangka antar  desa yang bisa disatukan,lalu di lakukan untuk kegiatan nyata dari semua pihak dalam kegiatan pelestarian sumber daya alam tersebut. Tidak hanya satu desa saja yang bisa dilakukan , tetapi adakah persoalan beberapa desa yang bisa diangkat menjadi sebuah topik diskusi di tingkat kecamatan yang menjadi perhatiaan semua pihak dan mengakar kepada multifungsi keberadaan alam. Awalnya pertanyaan tersebut belum terjawab, kami  hanya melakukan perjalanan sambil bertemu beberapa tokoh – tokoh,KPMD , UPK  (Pak Hamirudin) dan Pelaku PNPMLMP lainnya.

Selain keramahan pelaku PNPMLMP terutama Pak Hamirudin, di Kecamatan Mawasangka bertemu dengan para tokoh kecamatan terutama pelaku kegiatan PNPMLMP lainya  (sebuah program Nasional untuk pemberdayaan masyarakat khususnya bidang lingkungan) yang kebetulan pada waktu itu saya ketemu dengan pak Suardi , beliau ini menjabat PJOK PNPM kecamatan yang sudah lama, bersama beliau saya melakukan diskusi dua arah terkait beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi kecamatan mawasangka. Singkatnya beliau mengatakan akan keresahan terjadinya abrasi yang terjadi di  beberapa desa peisisir mawasangka dari ujung ke ujung yang dialami oleh masyarakat pesisir.

Menurut pemaparannnya, kita harus berbuat sesuatu demi terjaganya pesisirnya untuk masyarakat. Diwilayah kita ada tanaman mangrove yang tumbuh, dan ini sangat bagus kalau bisa menjadi alat penyadaran.  Karena persoalan lingkungan ini sangat penting dan perlu secepatnya kita atasi dan kebetulan kita ada kegiatan pemerintah tentang lingkungan ini. Akhirnya saya memutuskan untuk observasi lapangan kembali guna melihat dan memperkuat hasil pembicaraan tersebut.

Bersama Fasilitator Lingkungan (Abuhuraerah), kita menyisir desa – desa yang terkena abrasi yang kebetulan ada diwilayah lokasi mangrove. Pada waktu itu saya memasuki kelurahan mawasangka ketemu dengan tokoh KPMD yaitu Bapak Amran, menurut keterangan beliau di kelurahan mawasangka pernah ada kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan oleh pihak pemerintah (UPTD Kehutanan) dan ada juga yang tumbuh alami terbawa arus, lalu sesuai tugas saya (katanya) sebagai wakilnya bapak FK saya juga mengajak kepada masyarakat untuk menanam mangrove , karena fungsi dan manfaat mangrove sangat penting untuk menjaga pantai dari abrasi yang menurut dia secara  kerjanya bisa dilakukan oleh masyarakat, apalagi didaerah sini tidak sulit cari bibit mangrove. Wajar kalau nanti di program PNPMLMP kelurahan kita mengusulkan penanaman mangrove.

Selanjutnya perjalanan dilakukan ke wilayah desa lainnya yang memiliki mangrove (bakau) berada di Desa Oengkolaki,Banga,Tanailandu,Kanapa-napa,Terapung. Saat itu, melakukan FGD (Focus Diskusi Group) bersama beberapa tokoh yang hadir di rumahnya masing-masing  kepala desa. Awalnya hanya mau melihat sejauh mana pemahaman para tokoh masyarakat dalam melihat seberapa penting mangrove untuk dilestarikan tanpa menghilangkan mata pencaharian masyarakat sekitar desa tersebut.

Ternyata pemahaman ini sudah sejak lama mereka khawatirkan tentang ancaman yang yang akan terjadi ketika mangrove tersebut musnah, menurut kepala Desa Oengkolaki mangrove ini tanaman yang alami dan sudah lama tumbuh sejak lama diwilayanyah. Boleh dibilang mangrove ini cukup subur dan menambah pendapatan masyarakat dari keberadaanya. Hal ini mereka pertegas lagi selain budidaya agar-agar dan sumber pencarian nafkah yaitu ikan dan kepiting, Tahun 1980an terjadi  pembukaan lahan mangrove menjadi tambak ikan bandeng, yang pada saat itu menarik perhatian berbagai pihak sehingga mau memberikan modal di wilayah tersebut untuk bertambak bersama – sama, namun pada saat ini tambak – tambak ini tidak menghasilkan lagi. Sehingga bagus sekali kalau ada rehabilitasi tambak dan dikembalikan kepada fungsinya.

Kegiatan penyadaran yang dilakukan dari pintu ke pintu kepada para pemegang (tokoh) wakil masyarakat memang cukup efektif , dalam kerangka mengetuk hati warga masyarakat sekitar mangrove , secara kebetulan sebelum kedatangan team penyadaran dari Wallacea trust , warga masyarakat sudah khawatir akan keberadaan lokasi mangrove tersebut. Selain itu warga masyarakat merasa kebingungan dengan keberadaan kondisi mangrove yang sudah terbuka, terutama pembukaan lahan tambak dan mau diapakan lokasi tersebut. Ketika ada yang menanam tapi ko masih aja ada yang mengambil, memotong dan mejual kayu jadi kayu bakar atau di jual ke bau – bau.

Bahkan hal ini kalau di biarkan secara lama – kelamaan akan menjadi budaya tanpa adanya aturan yang bisa disepakati dengan cukup jelas. Hal seperti ini akan menjadi dilema, ketika ada sebuah kegiatan rehabilitasi tanpa di bekali dengan pengetahuan manfaat mangrove, juga hasilnya pun tidak dipelihara  tentunya hanya motivasi proyek saja. Sekilas dalam menggagas kesepakatan di warga sudah mengalir begitu saja, dan memang dirasakan betul oleh masyarakat akan keberadaan mangrove itu. Menurut masyarakat yang berhasil di wawancara , bahwa ikan , kepiting bakau sangat mudah kita dapat, sekarang pun masih ada tetapi, hanya sedikit ini sudah menjadi tanda – tanda alam yang terjadi kerusakan bakau tempo lalu saat ini kami merasakan hal ini.

Keluh kesah ini pun dirasakan oleh kepala desa terapung dulu dan sekarang jauh sangat berbeda , kondisi mangrove sangat-sangat menurun (jangan Tanya manfaat mangrove, khususnya saya sudah tahu manfaat mangrove). Lanjutnya… begini pak sekarang ini, ada juga mangrove yang kering akibat pembukaan lainnya seperti jalan , pemukiman. Memang sudah ada kesepakatan didesa kami semenjak adanya program Coremap 2, bahkan sudah membentuk tim didesa untuk penanggulangan masalah pesisir secara kolaboratif, juga sudah ada janji penanaman mangrove dari Dinas Kehutanan seluas 25 hektare . Pokoknya saya sudah sering mengerutkan dahi ini melihat kerusakan mangrove yang lambat laut bisa jadi musnah pak. Bagus juga kalau program pemerintah ada menanam mangrove tapi adajuga perdes atau apa namanya yang menjadi payung hukum yang dibuat secara bersama di tingkat kecamatan atas desa – desa rumpun mangrove. Saya merasa akan banyak teman-teman yang menjaga akan musnahnya mangrove ini sebagai pelindung pantai.

Akhirnya perjalanan tersebut saya tutup  dengan melihat-lihat kondisi fakta lapangan, masuk kebeberapa lokasi yang diceritakan oleh para tokoh tersebut. Memang benar, kondisi mangrove mawasangka sudah terbuka lebar,disekitar mangrove dekat jalan pun kering kerontang. Sama persis apa yang digambarkan oleh pewakil mangrove saat berdiskusi ketika melakukan proses Focus Diskusi group dengan para tokoh masyarakat sekitar mangrove.

Harapanya kedepan tawaran perwujudan komitmen kesepakatan dapat didorong dari tingkat pelaku kecamatan secara multipihak terlebih dahulu, akhirnya  MUSPIKA  dengan perangkat kepala desa dapat mensosialisasikan di tingkat desa dan dusun setelah adanya piagam kesekapatan mangrove, apalagi adanya program PNPMLMP, program ini masyarakat yang merencanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga perwujudan daya dukung mangrove sebagai benteng pesisir dapat di pahami oleh masyarakat secara luas sebagai benteng dari ancaman bencana alam (Ombak besar, Abrasi dan angin ).

PNPMLMP : Harapan Baru Menuju Masyarakat Desa Hijau 2010

A

walnya PNPM ini sebuah nama sejak lama dalam PPK (program pengembangan kecamatan) Tetapi pada tahun 2007 diganti namanya menjadi PNPM-MP Namun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum banyak menyentuh aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga penggalian gagasan dan usulan kegiatan selama ini yang muncul dari masyarakat yang terkait dengan aspek pengelolaan lingkungan (Pelestarian Kawasan Lindung Hutan & Pantai , Pelestarian Hutan Adat, Penanaman pohon sekitar sempadan sungai, mata air, Penanaman buah-buahan di lahan kritis, Kearifan local dalam mencegah kerusakan, Penanggulang sampah ) dan sumber daya alam masihsedikit. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya agar aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi bagian integral dari aktivitas pembagunan masyarakat di perdesaan.

Pada tahun 2008 pemerintah menyelenggarakan pilot PNPM-LMP dulunya PPK-lingkungan/PPK-hijau (Green Kecamatan Development Program). Program ini secara resmi telah diluncurkan oleh Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna) pada Bulan Maret 2008, dimana pada saat itu akan direkrut Fasilitator Kecamatan PPK-Hijau.

PNPMLMP merupakan sebuah upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup oleh dan untuk masyarakat desa dalam rangka menjamin peningkatan kualitas dan keberlanjutan penghidupan/ kesejahteraan (livelihood) masyarakat desa. Kegiatan PNPM-LMP dapat berupa: (a) peningkatan   kesejahteraan masyarakat yang sekaligus memperbaiki lingkungan; (b) menstimulasi kebutuhan masyarakat terhadap upaya perbaikan lingkungan untuk menjamin kesejahteraannya secara berkelanjutan (Dr Edi Purwanto dalam inception Workshop, 2008)

Pilot PNPM akan dilaksanakan selama tiga siklus PNPM_LMP (2008 – 2010).  Lokasi PNPMLMP berada di Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.  Setiap propinsi dipilih tiga kabupaten, dan setiap kabupaten dipilih tiga kecamatan.  Untuk Propinsi Sulawesi Tenggara, Pilot PNPMLMP berada di Kabupaten Buton (Kecamatan Pasarwajo, Sampolawa dan Mawasangka), Kabupaten Muna (Kecamatan Tongkuno, Lawa dan Napabalano) dan Kabupaten Kolaka (Kecamatan Baula, Watubangga dan Ladongi).   Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PNPMLMP tahun anggaran 2008, masih bersumber pada dana PNPM, namun setelah pelaksanaan penguatan pelatihan (training) dan penyadaran (awareness) lingkungan selama satu siklus PNPM, mulai tahun anggaran 2009 akan dikucurkan BLM khusus (green-window) untuk mendukung pelaksanaan PNPMLMP.  BLM hijau akan diberikan pada desa-desa yang memerlukan investasi lingkungan, yaitu mereka yang memiliki tingkat kesadaran lingkungan tinggi dan memiliki komitmen untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

Pelaksanaan PNPMLMP memerlukan penguatan dalam bentuk pelatihan (training) bagi aparat pemerintah, konsultan dan fasilitator PNPMLMP maupun penyadaran (awareness) bagi masyarakat desa yang memungkinkan terjadinya sinergi antara strategi pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dengan proses pemberdayaan masyarakat.  Komponen pelatihan dan penyadaran ini dalam skema PNPMLMP akan dilaksanakan oleh LSM dengan sumber biaya dari Pemerintah Kanada (Canadian International Development Agency/CIDA) dan di administrasi oleh Bank Dunia.

Pada saat ini, siklus perjalanan PNPM LMP sudah berjalan selama 1 (satu) tahun  sejak Tahun 2008 dimana pada tahun pertama dilakukan oleh para CSO  yang memfasilitasi, berhubung FK lingkungan di tiap Kabupaten belum ada, sehingga dalam rentang tersebut berjalan mengikuti proses PNPMP di seluruh lokasi Pilot PNPMLMP. Dalam perjalanan tersebut banyak faktor dan kendala yang dihadapi baik teknis maupun kondisi di pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menggagas seluruh usulan lingkungan di Desa lokasi Pilot PNPMLMP. Dilihat dari gambaran usulan yang ada di Sulawesi Tenggara. Kebanyakan usulan dalam bentuk fisik yang di usulkan masyarakat desa (kabupaten Buton,Muna dan Kolaka). Hal tersebut banyak disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

  1. Kurangnya pemahaman tentang definisi lingkungan kaitannya dengan kondisi SDA dan permasalahan di masyarakat lokasi Pilot PNPM LMP
  2. Masih minimnya kesadaran di tingkat masyarakat dan KPMD dalam menyikapi permasalahan lingkungan di desa masing-masing
  3. Masih beranggapan bahwa setiap usulan akan mendatangkan keuntungan dalam setiap kegiatannya
  4. Kurangnnya pemahaman masyarakat dalam mengidentifikasi perbaikan lingkungan yang meningkatkan daya dukung pelestarian alam
  5. Tidak adanya tempat informasi lingkungan yang terpasang di setiap desa seluruh lokasi Pilot PNPMLMP.

Pada Tahun 2009 kedepan, masyarakat sasaran pilot PNPMLMP ini, harus lebih menekankan kepada konsep ’Green’ yang lebih kena dalam setiap Proses PNPMLP, secara sederhana dikuranginya usulan – usulan  perbaikan yang bersifat sesaat

Kegiatan yang bersifat green : Kegiatan yang konservasi lingkungan dan sumber daya alam, baik berupa kegitan fisik maupun kegiatan non-fisik (pelatihan/penyuluhan masyarakat) atau keduanya, antara lain :

  • Pengembangan Hutan Rakyat
  • Penghijauan lingkungan perdesaan
  • Rehabilitasi dan pelestarian mangrove
  • Pengembangan Agroforestry (wana-tani)
  • Pelestarian terumbu karang
  • Pengelolaan Budi daya rumput laut
  • Pelestarian keanekaragaman hayati baik hutan maupun laut
    • Pengelolaan dan pelestarian hutan  adat
    • Penanaman buah-buahan di lahan kritis
    • Kearifan local dalam mencegah kerusakan

Repleksi Permasalahan Lingkungan Tambang

Terkait dengan perkembangan  banyaknya indikasi  kuat  Kuasa Pertambangan yang masuk kawasan hutan di Sulawesi Tenggara yang menjadi topik utama kerusakan hutan diakibatkan Tambang. Di berbagai media sudah cukup  jelas dikupas titik balik bebagai persoalan  tambang yang terus di kampanyekan. Disisi lain penekanan pemerintah dalam peningkatan PAD dari tambang cukup dibanggakan,  Tetapi tidak pernah ada usaha kontrol langsung dalam menyikapi ikutan dampak kerusakan yang  cukup jelas.

Selain itu perencanaan yang masih parsial, juga belum berpihak kepada pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan, sehingga  jelas berdampak kepada kelestarian hutan  dan ekosistemnya,  terutama lingkungan masyarakat  sekitar.  Di Kabupaten Buton  khususnya  wilayah pelestarian hutan Lambusango sudah tercatat  adanya KP pertambangan  baik  tambang Aspal, Nikel, Mangan dan Minyak. Secara langsung, efeknya bisa dilihat pada perubahan bentang alam di wilayah kota maupun kabupaten di Pulau Buton .

Dengan demikian. Apabila tambang ini menjadi hal yang utama dalam mengumpulkan PAD di Kabupaten Buton, keanekaragaman hayati lainnya akan musnah, Satwa karismatik (Anoa), Wilayah Kars ( Kawasan Unik), Situs sejarah, dan situs ecologi , akan lenyap, juga masyarakat buton akan semakin miskin.  Selain itu Buton  Raya (Kabupaten dan kota) di Pulau Buton tidak akan punya hutan kaombo lagi sebagai resapan air seperti halnya di pulau Madura yang tandus. Namun sebaliknya,  apabila  peningkatan PAD didasari dengan keinginan mensejahterakan masyarakat di basis usaha masyarakat, pelestarian hutan dan lingkunganya, sudah jelas masyarakat mendapat multimanfaat dari pulau buton  baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keragaman hayati flora dan fauna dalam kawasan Batuan kars yang diatasnya ada hutan sangat mustahil bisa di kembalikan kesemula akibat pembukaan tambang.  Dibalik itu semua, kita harus melihat penataan ruang dengan menggali potensi daerah dan memaksimalkan pemanfaatannya berdasarkan kemampuan wilayah. Tapi tak bisa dipungkiri, bahwa sebagian besar rencana tata ruang wilayah (RTRW)  tidak menjamin pengendali pembangunan untuk meredam degradasi ekosistem oleh tambang. Akibatnya jelas: merosotnya keseimbangan alam. Bencana seperti : Lapindo Brantas dengan kasus lumpurnya, Dibuton telah terjadi kurang debit air PLTA Winning , erosi sungai,  dan Sedimentasi  menjadi langganan seperti di hilirnya teluk pasarwajo, yang sebentar lagi akan terjadi di Teluk kapontori.

Kejadian yang sama, bisa saja terjadi di  lokasi – lokasi tambang di Pulau Buton.  Karena itu diperlukan kerja-kerja bersinergi antara pemerintah dan semua pihak (transparansi tata ruang terhadap publik), yang saling menguntungkan wilayah satu dengan lainnya, dan tata ruang yang seimbang dengan alam.

Mengakses Gmail Lewat Outlook Express

Mempunyai alamat email yang banyak kadang sangat memakan waktu jika kita harus ngecek satu persatu dengan melalui webnya masing-masing. Sekarang ini kebutuhan memiliki satu buah account email bagi kita yang aktif di internet tidak bisa dihindari karena account email tersebut memang bermanfaat untuk menggunakan fasilitas pelayanan yang ada di web. Misalkan, Kita memanfaatkan fasilitas Google seperti Google Webmasters Tools, Blogger, Google Adsense, dll mau tidak mau harus memiliki Account Email di Google (Gmail), demikian pula kadang kita tidak bisa hindari juga untuk memiliki Account di Yahoo karena ingin menikmati fasilitas lain dari Yahoo seperti Yahoo Massenger, Myblolog atau untuk mengirim sitemap web ke Yahoo.

Untuk menghemat waktu membuka beberapa email kita di beberapa website, kita dapat menggunakan satu program aplikasi saja, misalkan menggunakan Outlook Express, Opera atau Netscape Mail.

Berikut akan saya jelaskan cara setting jika kita ingin membuka account Gmail kita dengan menggunakan Outlook Express. Untuk membuka Gmail dengan Oulook Express kita dapat menggunakan diantara POP atau IMAP.

Setting Gmail dengan Outlook Express menggunakan IMAP

  • Setting IMAP access di Gmail diaktifkan dengan cara masuk ke account Gmail terlebih dahulu dan klik menu setting yang ada dibagian kanan atas, setelah itu klik menu tab Forwarding and POP/IMAP. Kemudian IMAP access diaktifkan dan simpan perubahan.

  • Klik Tools | Accounts… dari menu di program Outlook Express.
  • Klik Add.
  • Pilih Mail….
  • Masukkan Nama.
  • Klik Next >.
  • Masukkan alamat di Gmail (misalkan “emailku@gmail.com”).
  • klik Next > sekali lagi.
  • Pilih IMAP dalam drop down menu My incoming mail server is a __ server.
  • Ketik “imap.gmail.com” di Incoming mail (POP3 or IMAP) server: field.
  • Ketik “smtp.gmail.com” di Outgoing mail (SMTP) server:.
  • Klik Next >.
  • Ketik user name pada Gmail di Account name: (contoh : “emailku”).
  • Masukkan Password di Gmail di Password: field.
  • Klik Next > sekali lagi.
  • Klik Finish.
  • Sorot imap.gmail.com di bagian Internet Accounts
  • Klik Properties.
  • Pilih tab menu Servers.
  • Kasih tanda cek pada My server requires authentication dibawah Outgoing Mail Server.
  • Pilih tab menu Advanced.
  • Kasih tanda cek pada This server requires a secure connection (SSL) dibawah Outgoing mail (SMTP): dan Incoming mail (IMAP):.
  • Ketik “465″ di Outgoing server (SMTP):.
  • Klik OK.
  • Klik Close.
  • Sekarang, Pilih Yes untuk download daftar folder pada Gmail ke Outlook Express.
  • Klik OK.

Setting Gmail dengan Outlook Express menggunakan POP

  • Setting POP access di Gmail diaktifkan dengan cara masuk ke account Gmail terlebih dahulu dan klik menu setting yang ada dibagian kanan atas, setelah itu klik menu tab Forwarding and POP/IMAP. Kemudian POP access diaktifkan, sesuaikan pilihan dengan kebutuhan dan simpan perubahan.
  • Klik Tools | Accounts… dari menu di program Outlook Express.
  • Klik Add.
  • Pilih Mail….
  • Masukkan Nama.
  • Klik Next >.
  • Masukkan alamat di Gmail (misalkan “emailku@gmail.com”).
  • klik Next > sekali lagi.
  • Pilih POP3 dalam drop down menu My incoming mail server is a __ server.
  • Ketik “pop.gmail.com” di Incoming mail (POP3 or IMAP) server: field.
  • Ketik “smtp.gmail.com” di Outgoing mail (SMTP) server:.
  • Klik Next >.
  • Ketik user name pada Gmail di Account name: (contoh : “emailku”).
  • Masukkan Password di Gmail di Password: field.
  • Klik Next > sekali lagi.
  • Klik Finish.
  • Sorot pop.gmail.com di bagian Internet Accounts
  • Klik Properties.
  • Pilih tab menu Servers.
  • Kasih tanda cek pada My server requires authentication dibawah Outgoing Mail Server.
  • Pilih tab menu Advanced.
  • Kasih tanda cek pada This server requires a secure connection (SSL) dibawah Outgoing mail (SMTP): dan Incoming mail (POP3):.
  • Ketik “465″ di Outgoing server (SMTP):.
  • Klik OK.
  • Klik Close.

PROFIL PENGUMPUL ROTAN HUTAN LAMBUSANGO

 

 

 

Pengumpul rotan sebagian besar tergolong masyarakat biasa, karena kehidupan sehari – hari  mereka mengandalkan hidupnya sebagai petani biasa. Mengambil rotan merupakan pekerjaan sampingan, tetapi mereka bukan petani rotan dan penampung rotan. Penghasilan pengumpul rotan rata–rata tidak tetap per bulan. Tak banyak  didapat  dari pekerjaan mengambil dan mengumpulkan rotan dari hutan lambusango dari beberapa tahun terakhir ini.Selain harganya murah jarak pengambilan rotan sangat jauh.

 

Pekerjaan mengumpulkan rotan, memperoleh hasilnya rata – rata  untuk menutupi kebutuhan bahan pokok. Sosok La hadi  warga wolowa baru dan  La juri warga labundo – bundo, merupakan masyarakat yang kehidupannya mengandalkan dengan menjual rotan. Rata – rata jumlah pengumpul rotan di sekitar  hutan Lambusango sebanyak 36 orang.   

 

Ditengah sulitnya  ekonomi bangsa ini, ketika banyaknya pengangguran, susahnya lapangan pekerjaan dan naiknya harga BBM,  akan menjadi sulit bagi masyarakat tingkat bawah untuk hidup pada jaman sekarang. Hidup mencari rotan bukan sebuah cita-cita masyarakat pengumpul rotan. Hanya ada satu harapan dalam dirinya, bahwa mereka bisa mengambil rotan di dalam hutan. Lebatnya Hutan Lambusango bukan sebuah halangan. Tetapi karena nasib, kehidupan mencari rotan di jalani dengan ketabahan. Rata–rata mereka mengumpulkan pada bulan Agustus-Desember.

 

Keluarga pengumpul rotan termasuk keluarga pra sejahtera dengan memiliki anak 2-3 orang. Kondisi tersebut  dijalani dengan ketabahan dan keseriusan. Garis wajah pengumpul rotan sangat nampak sabar mereka  memungut rotan. Mungkin begitulah rezeki orang bawah tidak  bisa jauh- jauh  dari orang bawah juga.

 

Ketika matahari sebelum terbit, masyarakat pengumpul rotan bergegas pergi untuk mengambil rotan. Setelah beberapa jam lamanya sekitar 2 jam dengan jarak tempuh sekitar 5-10 km per hari.  Pengumpul rotan berjalan melalui jalan setapak menyusuri lebatnya Hutan Lambusango. Tidak peduli apa yang ada di dalam hutan, mereka menapakan kakinya di lantai hutan. Walaupun harga rotan masih rendah  dan tidak stabilnya  harga tidak membuat para pengumpul rotan mengurungkan niatnya untuk mencari rotan.

 

Pengambilan rotan di hutan selesai sebelum terbenamnya matahari. Pengumpul rotan membawa rotan ke penampungan rotan. Jalan untuk mengangkut rotan dari tempat pengambilan rotan memakai jalan setapak, tetapi ada juga yang menggunakan jalur sungai untuk membawa rotan ke tempat penampungan. 

 

Para Pengumpul rotan setiap harinya mendapat  rotan rata – rata 2-4 ikat atau 20-80 kg rotan Lambang atau  Batang. Harga per ikatnya kurang lebih Rp.50.000. atau harga perkilonya  Rp.850,- Jumlah ikatan rotan tergantung banyak tidaknya rotan yang ada di dalam hutan. Pada saat ini, bagi pengumpul rotan sangat merasakan begitu sulit mencari rotan  selain harganya yang murah juga jaraknya  pemungutan rotan begitu jauh,  juga potensi rotan sangat minim dilokasi hutan Lambusango.

 

Pengambilan rotan di hutan selesai sebelum terbenam matahari. Pengumpul rotan membawa rotan ke penampungan rotan (TPn) dari tempat pengambilan rotan memakai jalan setapak, tetapi ada juga yang menggunakan jalur sungai untuk membawa rotan ke tempat penampungan. 

KETENTUAN BARU PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

S I A R A N P E R S
No : S. 176/II/PIK-1/2006

 

KETENTUAN BARU PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
PADA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. 14 TAHUN 2006

Departemen Kehutanan menetapkan pedoman baru tentang pinjam pakai kawasan hutan dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Permenhut ini merupakan revisi dari Kepmenhut Nomor : 55/Kpts-II/1994, Kepmenhut No. 41/Kpts-II/1996, Kepmenhut No. 614/Kpts-II/1997, dan Kepmenhut No. 720/Kpts-II/1998, yang juga mengatur pinjam pakai kawasan hutan sebelumnya. Revisi peraturan ini dilakukan dalam rangka merespon dan menjawab beberapa persoalan yang akhir-akhir ini muncul berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan. Sebagaimana disebutkan dalam Permenhut No. 14/Menhut-II/2006, pinjam kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan tersebut. Pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis dan untuk kepentingan umum terbatas. Penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis adalah untuk kepentingan religi, hankam, pertambangan, ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan instalasi air. Sedangkan untuk kepentingan umum terbatas meliputi untuk jalan umum dan rel kereta api, saluran air bersih dan air limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay TV. Persoalan yang muncul berkaitan dengan ketentuan pinjam pakai kawasan hutan yaitu adanya kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan sebagai kompensasi atau pengganti. Dalam beberapa kasus hal ini dirasakan sulit dipenuhi. Apalagi dengan adanya keterdesakan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak sektor lain. Kemandekan ini menimbulkan kerugian negara. Untuk menjawab dan merespon hal-hal tersebut di atas, Permenhut No. 14 Tahun 2006 mengatur bahwa kewajiban menyediakan dan menyerahkan tanah kompensasi tetap diberlakukan, tetapi jika dalam jangka waktu 2 tahun tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka bagi pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) yang bersifat komersial, lahan kompensasi dapat diganti dengan dana yang dijadikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kehutanan sebesar 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksi. Selain itu, penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan telekomunikasi (repeater, tower, dll) juga dikenakan kompensasi berupa dana yang dijadikan PNBP Dephut yang nilainya ditetapkan sesuai dengan nilai tanah di sekitar lokasi pinjam pakai. Di dalam penyediaan dan penyerahan lahan, lahan kompensasi yang akan diterima Departemen Kehutanan harus telah dibebani suatu titel hak atas nama pemohon dan telah dilakukan pelepasan haknya menjadi tanah negara bebas yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan. Untuk keadaan yang bersifat genting dan mendesak, Menteri Kehutanan memberikan dispensasi untuk memulai kegiatan pinjam pakai kawasan hutan di lapangan sebelum dipenuhinya seluruh kewajiban. Keadaan tersebut meliputi penanganan bencana alam, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta proyek strategis yang jika ditunda mengakibatkan kerugian negara. Meskipun dalam ketentuan yang baru terkesan lebih mudah dalam memberikan kompensasi pembebasan areal hutan, tetapi Departemen Kehutanan tetap memperketat pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan. Dalam pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, Dephut akan memperketat pelaksanaan dan pengawasan reklamasi kawasan hutannya, termasuk terhadap 13 ijin tambang yang diijinkan melakukan pertambangan terbuka di hutan lindung sesuai UU No. 19 Tahun 2004. Selain itu Dephut tetap melarang investor melakukan pola pertambangan terbuka di hutan lindung, sehingga hanya boleh melakukan aktivitasnya dalam pola pertambangan tertutup.

Jakarta, 5 April 2006
Kepala Pusat Informasi Kehutanan
u.b.
Kepala Bidang Analisis & Penyajian Informasi
ttd.
Ir. Masyhud, MM.
NIP 080 062 808